BI Serap SBN Senilai Rp234,65 Triliun
BI Serap SBN Senilai Rp234,65 Triliun
Jakarta – Bank Indonesia sudah menyerap surat berharga negara (SBN) di pasar perdana senilai Rp234,65 triliun baik medahului mekanisme pasar segendut Rp51,17 triliun maupun secara langsung segendut Rp183,48 triliun batas 24 September 2020.
“Total bagi pelaksanaan UU Nomor 2 Tahun 2020 bagi SKB perdana bersama kedua, kami telah membeli SBN Rp234,65 triliun,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo jauh didalam erat kerja demi Komisi XI DPR RI hadapan Jakarta, Senin (28/9).
Menurut dia, pembelian SBN meterusi mekanisme pasar terhormat setara dengan kesepakatan bersama antara BI dan Kementerian Keuangan (SKB) terutama dengan 16 April 2020.
Sedangkan, pembelian SBN secara langsung itu bertimbang dengan kesepakatan bersama antara BI dan Kementerian Keuangan (SKB) kedua atas 7 Juli 2020.
Gubernur BI menjelaskan realisasi pembelian SBN seimbang SKB teristimewa itu masih di bawah 10 persen yang artinya pasar masih mampu menyerap SBN pemerintah itu karena bank sentral ini posisinya sebagai pembeli siaga.
“Kami terus sewaktu sepanjang. melihat bagaimana dampaknya terhadap inflasi, pertumbuhan ekonomi. Memang betul sekarang inflasi sangat keji batas mungkin awal tahun depan sebatas macela pendanaan BI menurut APBN bisa terus dilakukan,” kaperbahasan.
Apabila inflasi meningkat tahun mendatang, lanjut dia, hendak ada skenario lanjutan nan sedang dibahas sumbing tunggal jauh melangsungi penggeseran kelebihan likuiditas dempet perbankan ke APBN bersama memantau perkembangan.
Untuk pembelian SBN bertimbal SKB kedua sebuntal Rp183,48 triliun itu, lanjut dia, diarahkan menjumpai memenuhi kebutuhan publik atau public goods sekalipun mal lagi bebannya semua berawal mengenai BI sesampai-sampai pemerintah tidak ada beban.
“Pemerintah menanggung reverse repo tiga bulan dikurangi satu persen. Sekarang kurang lebih 2,7 persen, sisanya selisih antara yield SBN dengan 2,7 persen, itu bebannya BI,” katanya.
Untuk skema pembelian SBN secara langsung bertimbang SKB 7 Juli 2020 itu, lanjut dia, dijadwalkan sekadar berlaku maka 2020.
Sedangkan pembelian SBN hadapan pasar perdana berbanding SKB 16 April 2020 diperkirakan masih bisa berlaku sampai 2021-2022 berbanding UU Nomor 2 Tahun 2020, BI menjadi pembeli siaga sampai 25 persen atas jumlah lelang pemerintah.
“Sehingga. pemerintah bisa lebih fokus maalpa perburu-buruan realisasi APBN karena maalpa pendanaan lagi doang bebannya, BI doang ikut menanggung,” kaperdebatan. (Antara)
